"83 Persen Wilayah Indonesia Rawan Bencana"

"83 Persen Wilayah Indonesia Rawan Bencana"

By Arry Anggadha, Eko Huda S - Sabtu, 9 Oktober

Banjir di Wasior

VIVAnews - Sebanyak 83 persen wilayah Indonesia adalah daerah rawan bencana. Potensi bencana ini harus digunakan pemerintah sebagai acuan dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan.

"Artinya hampir seluruh wilayah Indonesia punya potensi bencana. Ini harus jadi acuan, konsentrasi pemerintah dalam melakukan pembangunan," kata Ketua Konsorsium Pengurangan Resiko Bencana, Dadang Sudarjat dalam diskusi 'Bencana Alam Mengancam' di Jakarta, Sabtu 9 Oktober 2010.

Menurut dia, berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat setidaknya terdapat 6.000 lebih bencana terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Bencana itu, kata dia, tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga terjadi di Jakarta. "Di Jakarta saja kami catat dari bulan Januari sampai September terjadi 23 kali banjir, artinya dalam satu bulan lebih dari satu kali banjir," kata dia.

"Bayangkan, ibu kota negara yang tidak boleh banjir saja terjadi banjir. Padahal Jakarta sudah dipegang ahlinya."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Berry Nahdian Furqan mengatakan, untuk mengurangi bencana alam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menertibkan kementrian sektoran di jajarannya. Pasalnya, banyak peraturan kementrian sektoral yang tidak sesuai dengan kebijakan lingkungan SBY.

"Pak SBY harus berani menertibkan menteri-menteri sektoral, karena pola pembangunan yang dikembangkan tidak sesuai dengan pembangunan yang diinginkan SBY," kata Berry.

Menjawab hal itu, Staf  Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Felix Wanggai mengatakan untuk menanggulangi bencana, pemerintah telah mengubah kebijakannya. Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah telah memasukkan kebijakan rawan bencana. "Kebijakan ini berbeda dengan program lima tahun yang lalu, dan salah satu aspek adalah peta rawan bencana kita masukkan dalam RPJM," kata dia. (umi)

Menurut Saya :

Pemerintah dalam hal ini memang harus lebih konsentrasi lagi untuk melakukan pembangunan di kota-kota besar,seperti Jakarta. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi, kalau pembangunan di kota besar menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Contohnya saja seperti banjir. Banjir ini terjadi bukan karena kesalahan masyarakat saja. Memang kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih sangat rendah sekali. Tetapi dalam hal ini pun pemerintah juga harus berperan dalam hal menjaga lingkungan. Seperti kata ketua Konsorsium Pengurangan Resiko Bencana Dadang Sudrajat, hamper seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi bencana. Karena jika tidak serius untuk di tanggulangi,maka akan terjadi hal yang lebih buruk lagi di kota besar,seperti di Jakarta ini.

Saran Saya :

Jika pemerintah ingin membangun gedung-gedung di kota besar,pemerintah juga harus memperhatikan letak posisi bangunan tersebut. Dan perhatikan juga system penyerapan airnya,agar jika hujan turun air tidak menggenang & menyebabkan banjir d mana-mana,serta kesadaran masyarakat sendiri atas lingkungannya.